Pemkot Madiun Gelar Pelatihan Jurnalistik

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Ahmad Munir
menjadi nara sumber dalam pelatihan jurnalistik di Kota Madiun.

FORUM JURNALIS MADIUN – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Madiun menggelar pelatihan jurnalistik kepada Insan Pers yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pemkot Madiun di Rumah Makan Lombok Idjo, Jl. Kalimantan 36 Madiun, Kamis (30/11/2017).

Menurut Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun, Subakri pelatihan tersebut digelar dalam rangka meningkatkan profesionalisme wartawan, khususnya yang ada di Kota Madiun.  

“ Pelatihan jurnalistik untuk para Wartawan di Kota Madiun dirasa perlu. Karena tugas dan peran pers juga penting dalam pembangunan pemerintah dan masyarakat. Dengan harapan Wartawan di Kota Madiun semakin profesional, independen, dan berimbang, “ ungkapnya.

Dalam pelatihan jurnalistik tersebut, pihaknya juga mengundang dua nara sumber. Diantaranya, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Ahmad Munir dan Sekretaris PWI Jatim, Eko Pamudji.

“ Perusahaan Media dengan Pemerintah memang saling membutuhkan. Pemerintah butuh pemberitaan agar program kerja tersampaikan kepada masyarakat, begitu juga sebaliknya. Makanya kita gelar pelatihan ini. Diharapkan semakin meningkatkan profesionalisme kewartawanan, “ tambahnya.

Sementara itu, Ahmad Munir selaku narasumber menjelaskan, diera keterbukaan informasi sekarang ini banyak bermunculan perusahaan pers baru. Menurut dia, dimungkinkan sekitar ratusan ribu. Sehingga fenomena ini memaksa dewan pers melakukan verifikasi perusahaan pers yang ditargetkan selesai akhir 2018 nanti. 

“ Makanya penting adanya standarisasi perusahaan pers melalui Dewan Pers. Sebab, diperkirakan banyak perusahaan pers yang tidak memenuhi standar. Mulai keharusan berbadan hukum, akta notaris, surat ijin Kemenkumhan, NPWP, serta perijinan lainnya, “ ujarnya.

Ia menambahkan, pemenuhan standarisasi perusahaan pers juga menjadi payung hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Wartawan yang terlibat kasus bisa langsung dikenakan pidana umum jika perusahaan persnya belum memenuhi standarisasi yang ditetapkan. Dewan Pers tidak dapat membantu lantaran perusahaan pers terkait belum memenuhi standarisasi.

Sebaliknya, wartawan tidak bisa langsung dipidanakan jika perusahaan persnya terverifikasi Dewan Pers. Penyelesaian wajib melalui undang-undang pers. Salah satunya hak jawab dan koreksi.  

“ Wartawan juga perlu mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Ini penting karena sekarang ini banyak wartawan karbitan. Keberadaan wartawan ini malah mendegradasi wartawan asli,’’ pungkasnya. (*).

Read More

Tongkat Kepemimpinan FJM Berganti

FORUM JURNALIS MADIUN - Tongkat kepemimpinan Forum Jurnalis Madiun (FJM), bergulir dari ketua yang lama, Sarjono, kepada ketua yang baru, Gogot Eliyanto, Sabtu 18 November 2017.

Serah terima tongkat kepemimpinan masa bhakti 2017-2020 ini, dilakukan di sekretariat FJM yang baru, di Desa Dempelan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Menurut ketua Divisi Hukum FJM, Soedibjo, setelah ini akan dilakukan perubahan akte pengurus di notaris yang mengeluarkan akte kepengurusan sebelumnya.

“Agar secara de jure mempunyai kekuatan hukum, maka kepengurusan yang baru harus disahkan di notaris,” kata Soedibjo, yang juga kepala Biro beritalima.com di Madiun.

Untuk diketahui, dalam pemilihan ketua FJM beberapa waktu lalu, Gogot Eliyanto mengantongi 6 suara sah dan ketua lama, Sarjono, memperoleh 5 suara sah dalam voting tertutup. Sesuai kesepakatan, suara terbanyak kedua, otomatis menjadi wakil ketua.

Hadir dalam serah terima kepemimpinan ini yakni pembina FJM, DR. Suhardi, MM, Kabid Komunikasi Dinas Kominfo Kabupaten Madiun, Dra. Sri Rahayu, Msi, perwakilan dari Badan Kesbangpol Kabupaten Madiun, Pemimpin Redaksi JTV Madiun, Wahono Karyadi, wartawan yang tergabung dalam FJM dan undangan lainnya.

Usai dilakukan serah terima, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan peresmian sekretariat FJM oleh Dr. Suhardi, selaku pembina. (*).

Sumber Berita ; Beritalima.com

Read More

Kunjungan Kerja Ke Madiun, Presiden Jokowi Serahkan Izin Pemanfaatan Hutan Kepada Warga

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menunjukkan Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial yang diserahkan ke warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

FORUM JURNALIS MADIUN – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ada sebanyak 2.890,65 Ha lahan perhutanan sosial yang diserahkan kepada 1.662 Kepala Keluarga (KK). 

Selain warga Kabupaten Madiun, dalam kegiatan Kunjungan Kerja Presiden RI pada acara pemeriksaan lapangan Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Dungus, Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun itu SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial juga diserahkan ke warga Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Tuban. 

Menurut Jokowi, panggilan akarab Presiden, kegiatan ini merupakan titik terakhir putaran pertama Inspeksi Perhutanan Sosial oleh Presiden. Dari hasil pemeriksaan lapangan Perhutanan Sosial di empat titik, secara keseluruhan sudah diberikan akses izin pemanfaatan dan perlindungan kerjasama kehutanan masyarakat seluas 9.550,15 Ha bagi 5915 KK.

“ Sudah satu minggu ini saya terus menerus dari Bekasi, Probolinggo, Boyolali sekarang ke Madiun, untuk apa ? Untuk menyerahkan ini. Izin pemanfaatan hutan menjadi jelas kalau sudah pegang ini, “ kata Jokowi sambil menunjukkan SK izin pemanfaatan hutan dihadapan puluhan warga yang hadir di Kawasan Hutan Dungus, Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Senin (6/11/2017). 

SK yang diberikan Presiden tersebut dalam rangka pemanfaatan hutan kawasan hutan Negara oleh masyarakat yang dilindungi oleh Pemerintah dalam bentuk pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara LMDH ( Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dengan Perum Perhutani. 

Sementara pemanfaatan lahan hutan yang diserahkan ke warga tersebut untuk jangka waktu 35 tahun. “ Selama 35 tahun Bapak Ibu tenang, karena sudah ada pegangan, yang dulunya satu tahun perpanjangan, dua tahun perpanjangan, gitu kan ? Sekarang tugas saudara – saudara adalah bekerja keras agar lahan – lahan yang telah diberikan itu bermanfaat mensejahterakan bagi kita semuanya, “ tegasnya. 

Ia menambahkan, di Indonesia sampai tahun 2019 mendatang ditargetkan sekitar 4,3 juta SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial yang mau diserahkan ke masyarakat. Dengan harapan, bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Sekaligus sebagai upaya pemerataan ekonomi dengan memanfaatkan lahan hutan.

Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan kemudahan pinjaman dari sejumlah bank yang bekerja sama dengan pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). “ Yang mau mengambil KUR silahkan. Di sini ada Dirut BNI, ada Dirut BRI, lalu Dirut Bank Mandiri juga ada. KUR itu bunganya 9 persen tahun ini dan tahun depan 7 persen pertahun. Kalau 9 persen per tahun itu berarti tidak ada 1 persen per bulan. Kalau kerja benar ya enteng, kalau kerja tidak benar maka pinjaman akan berat,” tuturnya.

Selain SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial, dalam kunjungannya di Kabupaten Madiun tersebut Jokowi juga menyerahkan Kartu Tani, kredit KUR serta CSR dari BNI berupa alat penanam jagung, kultivator (pengolah tanah), alat pemipil jagung dan pompa air. Sementara Kementan juga memberikan dukungan berupa bibit jeruk lemon dan bibit sengon dari Perhutani. 

Sementara itu dalam kunjungannya di Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun yang dipusatkan di Alun – alun Rekso Gati, Mejayan, Caruban, Jokowi menyerahkan sebanyak 8950 sertipikat tanah untuk rakyat. Sertipikat tanah tersebut diserahkan ke warga dari lima Kabupaten dan Kota diantaranya, Kota Madiun sebanyak 200 sertipikat, Kabupaten Ngawi sebanyak 2500 sertipikat, Kabupaten Madiun sebanyak 5000 sertipikat, Kabupaten Magetan sebanyak 1000 sertipikat dan Kabupaten Ponorogo sebanyak 250 sertipikat. (*).
 

Sumber Berita ; Jatim Pos

Read More